KUTAI TIMUR — Beragam komentar bernada kritik membanjiri media sosial menyusul pernyataan Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, yang menanggapi isu program Pemerintah Kabupaten Kutim yang dinilai tidak pro rakyat. Sejumlah warga menilai Jimmi seharusnya tidak tampil memberikan klarifikasi atas persoalan teknis pemerintah, karena berpotensi menimbulkan kesan DPRD menjadi juru bicara eksekutif.
Sorotan publik itu muncul setelah Jimmi memberikan keterangan kepada wartawan usai Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim, Senin, 29 Desember 2025. Dalam keterangannya, Jimmi menyebut DPRD telah memanggil dan meminta penjelasan langsung dari pihak terkait atas isu penganggaran yang ramai diperbincangkan masyarakat, terutama item anggaran yang dinilai tidak masuk akal.
“Menyikapi isu itu, kami sudah tanyakan ke pihak terkait, Kabag Program di Bagian Umum dan Perlengkapan. Mereka menyampaikan poin-poin itu salah input,” kata Jimmi.
Salah satu isu yang paling menyedot perhatian publik adalah kabar penganggaran satu unit ranjang senilai Rp 800 juta. Jimmi menegaskan informasi tersebut tidak sesuai fakta. Menurut dia, nilai fantastis itu muncul akibat kesalahan pengetikan dalam tahap perencanaan penginputan anggaran, bukan pada tahap pelaksanaan pengadaan.
“Ada yang mengatakan satu ranjang bernilai Rp 800 juta, itu salah ketik. Itu kan input untuk merencanakan saja, bukan pelaksanaan,” ujarnya.
Namun penjelasan itu justru memicu gelombang reaksi dari masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan profesionalisme aparatur pemerintah dan menuntut adanya sanksi atas kesalahan tersebut. Seorang warganet berinisial AH menilai, semestinya klarifikasi disampaikan langsung oleh pihak pemerintah yang membuat kesalahan, bukan oleh pimpinan DPRD.
“Enak betul, yang buat kesalahan tidak komen, malah Ketua Dewan yang komen. PNS digaji tapi kerjanya tidak profesional. Laporan itu perlu diverifikasi sebelum diserahkan,” tulis AH di media sosial.
Nada serupa disampaikan MB yang meminta agar oknum pegawai yang dianggap tidak cakap segera dievaluasi. “Pegawai yang tidak becus bisa diganti. Masih banyak pegawai pintar dan pro rakyat di lingkungan Pemkab Kutim,” tulisnya. Sementara YL menegaskan kesalahan input tidak bisa dianggap sepele. “Harusnya ada sanksi bagi siapa yang salah menginput,” ujarnya.
Kritik juga datang dari warga lain yang mengaitkan isu anggaran tersebut dengan kondisi sosial masyarakat. JA menyindir gaya hidup pejabat yang dinilai tidak sejalan dengan imbauan penghematan kepada rakyat. “Masyarakat kecil disuruh irit, pejabat foya-foya menikmati kemewahan,” tulisnya. NR menambahkan, anggaran negara seharusnya lebih difokuskan untuk membantu warga yang masih hidup dalam kesusahan.
Pertanyaan bernada satire turut mewarnai kolom komentar. “Ranjang apa itu, Pak, Rp 800 juta?” tulis AB. Sementara AR menilai kesalahan input menunjukkan lemahnya kinerja penyusun sistem perencanaan anggaran. “Artinya tukang susun SIPD-nya tidak bisa kerja, yang penting dana pusat terserap,” tulisnya.
Beragam reaksi tersebut menunjukkan kuatnya perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Kutai Timur. Kritik warga menegaskan tuntutan agar pemerintah daerah tidak hanya memberikan klarifikasi, tetapi juga menindaklanjuti kesalahan secara serius, termasuk melakukan evaluasi dan penegakan disiplin aparatur. Bagi masyarakat, kesalahan dalam perencanaan anggaran bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang rakyat.**
Tim KN Kaltim
