Kaltim News. Id— Maraknya aktivitas Sunday Morning Ride (Sunmori) di Jalan Poros Samarinda–Balikpapan kembali menuai kecaman keras. Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Loa Janan menilai kegiatan tersebut telah berubah menjadi ancaman serius bagi keselamatan publik, namun ironisnya terus berlangsung tanpa penindakan tegas dan rutin dari aparat kepolisian.
Kritik tajam ini disampaikan Sekretaris Umum DPK KNPI Loa Janan, Muhammad Hasbi, saat diwawancarai pada Minggu (4/1/2026). Ia menyebut Sunmori sebagai “teror mingguan” yang setiap akhir pekan mempertaruhkan nyawa pengguna jalan dan warga sekitar.

“Ini bukan lagi sekadar hobi komunitas motor. Ini sudah menjadi teror bagi pengguna jalan. Kecelakaan terus berulang, korban berjatuhan, keresahan meluas, tetapi aparat seolah menutup mata,” tegas Hasbi.
Hasbi secara terbuka mengkritik **Polres Kutai Kartanegara** dan **Polsek Loa Janan** yang dinilainya gagal menjalankan fungsi penegakan hukum dan perlindungan keselamatan masyarakat. Ia menolak alasan teknis yang kerap dijadikan pembenaran atas tidak adanya penertiban rutin.
“Jangan lagi bersembunyi di balik alasan teknis. Sunmori ini bukan kejadian tiba-tiba. Semua orang tahu jamnya, harinya, dan lokasinya. Kalau polisi mau menertibkan, sangat bisa. Tapi faktanya tidak dilakukan. Ini bukan kelalaian biasa, ini pembiaran,” ujarnya.
Menurut Hasbi, pembiaran tersebut semakin ironis mengingat lokasi Sunmori berada di jalur strategis dan vital yang seharusnya mendapat pengawasan ketat.
“Jalur vital negara dijadikan arena adrenalin liar. Ini ironi. Kalau hukum hanya tegas kepada rakyat kecil tapi lunak terhadap pelanggaran yang masif dan terbuka, wajar jika publik kehilangan kepercayaan,” katanya.
Hasbi menegaskan aparat kepolisian tidak bisa terus berlindung pada pola penanganan pascakejadian. Ketika potensi bahaya sudah diketahui sejak awal, kata dia, tanggung jawab aparat tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral dan politik.
“Ketika aparat tahu ada potensi bahaya dan pelanggaran, namun membiarkannya berulang, maka aparat ikut bertanggung jawab secara moral dan politik atas setiap korban. Jangan hanya datang setelah kejadian lalu memasang garis polisi,” tegasnya.
DPK KNPI Loa Janan mendesak kepolisian agar segera melakukan penertiban rutin, konsisten, dan tanpa kompromi, bukan sekadar razia simbolik yang muncul sesekali atau setelah tekanan publik.
“Keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan oleh pembiaran yang sistematis. Negara tidak boleh kalah oleh kebisingan knalpot dan ego kelompok. Polisi harus hadir sebelum korban berikutnya jatuh, bukan setelahnya,” pungkas Hasbi.
Tim KN














