Kaltim News. Id | Samarinda – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menyita uang tunai sebesar Rp 2.510.147.000 sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (Perusda) Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS). Penyitaan dilakukan pada Jumat, 27 Februari 2025, oleh tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim.
Penyitaan uang tersebut terkait dengan perkara yang menjerat SR, Direktur Utama PT RPB, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi kerja sama jual beli batu bara oleh Perusda BKS dalam kurun waktu 2017 hingga 2020. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejati Kaltim Nomor: Print-01/O.4.5/Fd.1/01/2025 tanggal 10 Januari 2025.
Bagaimana Kasus Ini Terjadi?
Kasus dugaan korupsi ini bermula dari kerja sama jual beli batu bara yang dilakukan Perusda BKS dengan lima perusahaan swasta pada 2017 hingga 2019, dengan total dana yang terlibat mencapai Rp 25.884.551.338. Namun, kerja sama ini dilakukan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti persetujuan dari Badan Pengawas dan Gubernur sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM). Selain itu, tidak ada proposal, studi kelayakan, rencana bisnis, maupun manajemen risiko yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis.
Akibatnya, kerja sama tersebut mengalami kegagalan dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 21.202.001.888, sebagaimana terungkap dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur.
Saat ini, penyidik terus mendalami kasus ini untuk mengungkap lebih jauh dugaan tindak pidana serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam skandal ini. Kejati Kaltim menegaskan bahwa proses hukum akan terus berlanjut guna menuntaskan kasus yang telah merugikan keuangan negara ini.(**).
Marihot.
