Kaltara, KaltimNews. Id – Masyarakat Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, kembali menuntut keadilan atas hak tanah mereka. Lahan yang telah mereka kuasai selama bertahun-tahun, lengkap dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan bahkan sebagian telah bersertifikat Hak Milik (SHM), tiba-tiba masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit tanpa sepengetahuan mereka.
Lebih mengejutkan lagi, lahan yang masih belum difungsikan untuk perkebunan sawit itu justru dialihkan kepada perusahaan besar, yakni PT Kawasan Industri Park Indonesia (PT KIPI), yang saat ini beroperasi di wilayah Tanah Kuning–Mangkupadi.
Merespons hal ini, tokoh masyarakat Tidung sekaligus kerabat Kesultanan Tidung di Bulungan, Datu Sidatu alias Datu Kunday bin Datu Achmad, menyampaikan kekecewaannya atas tindakan perusahaan yang dianggap merampas hak-hak masyarakat.
“Pemerintah tidak boleh tinggal diam! Apakah masyarakat harus dibiarkan sengsara dan kehilangan hak mereka begitu saja?” tegas Datu Kunday.
Menurutnya, wilayah Tanah Kuning, Mangkupadi, Pindada, serta daerah sekitarnya, termasuk Sajau dan Binai, merupakan bagian dari kawasan pemerintahan Sultan Tidung di masa lalu. Seiring perubahan sistem dari kerajaan ke republik, wilayah-wilayah tersebut tunduk pada aturan negara, tetapi tanpa keikhlasan dan cinta dari para raja dan sultan Nusantara dalam menyerahkan kekuasaan mereka, Indonesia yang besar ini tidak akan terbentuk.
“Sadarlah! Jangan seenaknya menggusur dan menguasai hak masyarakat dan keluarga kami. Kami bukan menolak investasi, tetapi jangan sampai kedatangan investor justru menyengsarakan rakyat,” ujar Datu Kunday dengan penuh ketegasan.
Ia berharap pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan polemik ini agar masyarakat tidak terus dirugikan dan kehilangan hak mereka atas tanah leluhur yang telah diwariskan turun-temurun.(**)
Laporan Tim KaltimNews. Id.
