KaltimNews. Id | Jakarta- Prof. KH Sutan Nasomal, SH, MH, menghimbau Presiden RI, Jenderal (Purn) H. Prabowo Subianto, untuk segera memerintahkan TNI dan Polri mengambil alih laut yang dipatok dan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu tanpa izin. Menurutnya, tindakan tegas harus diambil untuk melindungi kedaulatan dan hukum negara.Selasa, (21/1/2025).
Berdasarkan hasil penyidikan, aktivitas reklamasi ini diduga kuat melanggar Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Prof. Sutan menegaskan, negara memiliki kewajiban menegakkan hukum. “Para oknum yang memperjualbelikan laut milik negara harus ditangkap jika terbukti bersalah. Ini merupakan pelanggaran hukum yang serius,” ujarnya.
Tidak Ada Manfaat Penyegelan, Tindakan Tegas Diperlukan
Menurut Prof. Sutan, tindakan menyegel atau mengamankan sementara area laut yang dipatok tidak cukup. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, harus menunjukkan komitmen melarang jual beli laut serta memastikan keamanan wilayah Indonesia tetap terjaga.
Ia menyoroti adanya indikasi pelanggaran serius terkait penguasaan laut tanpa izin Presiden RI. “Jika sampai ditemukan dokumen seperti sertifikat tanah di laut, itu jelas mencurigakan dan harus diusut tuntas. Siapa pihak yang menerbitkan, dan siapa penanggung jawabnya?” tegasnya.
Peringatan akan Ancaman Kedaulatan Laut
Prof. Sutan mengingatkan, jika dibiarkan, praktik pematokan laut oleh oknum tertentu berpotensi menggerus wilayah perairan Indonesia. “Ini menjadi wewenang Presiden RI untuk membersihkan para oknum yang merusak hukum. Laut saja bisa dipatok, apalagi yang lain,” tambahnya.
Ia juga menekankan dampak negatif terhadap ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan. “Laut yang dipatok tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup nelayan. Negara ini memiliki laut yang luas, dan sudah seharusnya dilindungi dari tangan-tangan oknum yang serakah,” ujar Prof. Sutan.
Harapan kepada Presiden
Prof. Sutan berharap Presiden Prabowo Subianto dapat segera mengambil langkah tegas untuk melindungi kedaulatan laut, memastikan keadilan hukum, serta memberikan perlindungan kepada nelayan. “Semoga langkah nyata dari Presiden RI dapat menyelamatkan laut dan mengembalikan hak rakyat,” tutupnya.(**).
Narasumber: Prof. KH Sutan Nasomal, SH, MH.
