Menu

Mode Gelap
Unjuk Rasa Mahasiswa UMB di depan Kantor PT. Berau Coal, Mendapat Tanggapan dari Pihak Kontraktor Perusahaan PT. KDC Aksi Peduli Sesama PT. Bara Jaya Utama Bersama Sahabat Agus, Salurkan Bantuan Kepada Warga Korban Bencana Musibah Kebakaran di Kampung Pegat Bukur Kapolres Bontang Gelar Tatap Muka Dengan Masyarakat Kota Bontang Personel Polres PPU Melakukan Pengamanan Rapat Pleno Hari Ke-2 di Seluruh Kantor Kecamatan Kabupaten PPU Ketua LBHK -Wartawan Berau Dorong Penegak Hukum Jerat Mafia Tanah Dengan Pasal TPPU Ditpolairud Polda Kaltim Laksanakan Giat Sosialisasi DIPA T.A. 2023, Penandatanganan Pakta Integritas, Serta Penyerahan Rendisgar

Pendidikan

Waspada Bahaya Laten Komunis !!!!

badge-check

GPSH DESAK PRESIDEN COPOT MENTRI ESDM.

Jakarta, KaltimNews. Id | DPP. GPSH (Dewan Pengurus Pusat – GERAKAN PENGAWAL SUPREMASI HUKUM) desak Presiden RI Jendral Prabowo Subianto untuk segera copot mentri ESDM RI Bahlil Lahadalia, Jum’at, (7/2/2025).

Menurut Ketua Umum DPP GPSH H. Muhamad Ismail, SH, MH desakan itu diungkapkan pihaknya mengingat produk kebijakan dalam penataan distribusi LPG Gas 3 Kg yang baru dari Bahlil itu malah menyusahkan wong cilik. Di beberapa daerah telah jatuh korban. Bahkan sempat Gas 3 Kg langka dan jadi mahal di pasaran.

“Keputusan Bahlil yang kontra Produktif itu membuktikan bahwa dia tidak mampu untuk memimpin Kementrian yang berhubungan dengan kebutuhan utama masyarakat. Bahlil tidak becus, bahaya, harus segera diganti !,” ujar Ketum H. Muhamad Ismail, SH, MH yang didampingi Sekjen DPP GPSH Drs. H. Hasan Basri, SH, MH Jum’at (07/02/2025) di Jakarta.

Kesemrawutan peraturan baru itu menunjukan bahwa Bahlil dan Tim-nya tidak mampu membacs kemauan masyarakat Indonesia. Pihak Istana juga harus secara cepat menyelidiki ada apa dibalik keluarnya peraturan baru ini.

Pada sisi lain Bahlil juga hendaknya belajar Tata Negara dan Tata kelola Administrasi yang baik. Paling tidak Bahlil harus punya etika moral dan kesadaran penuh bahwa setiap kebijaksanaan / peraturan baru yang menyangkut rakyat banyak harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden RI yang sah Jendral Prabowo Subianto.

Oleh karena itu dengan tegas Ketum GERAKAN PENGAWAL SIPREMASI HUKUM H. Muhamad Ismail, SH, MH mendesak Yang Mulia Presiden RI Jendral Prabowo Subianto untuk copot mentri ESDM RI Bahlil Lahadalia.(**)

E-mail : ismaillawfirm09@gmsil.com.

RED.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

23 Maret 2026 - 15:53 WIB

Tahanan dalam Kondisi Darurat Jelang Lebaran, PN Prabumulih Terbitkan Pembantaran Penahanan

19 Maret 2026 - 07:43 WIB

Revitalisasi Sekolah 2026 Prioritaskan yang Rusak Berat, 3T, dan Terdampak Bencana

24 Februari 2026 - 22:27 WIB

Polri PTDH Eks Kapolres Bima Kota Usai Terbukti Terlibat Narkoba dan Perilaku Tercela

20 Februari 2026 - 09:27 WIB

Sambut Hari Pers Nasional 2026, Pembina Semua Media Pers Nasional Prof Sutan Nasomal HPN Bukan Milik Satu Organisasi Tetapi Milik Seluruh Insan Pers

8 Februari 2026 - 09:05 WIB

Trending di Pendidikan